undang undang perkebunan 2018. DPR RI. undang undang perkebunan 2018

5 Tahun 1960 Undang-Undang Perkebunan No. BSP yang didirikan pada pertengahan tahun 2015 dan mulaiberoperasi sejak bulan Mei 2016 yang bergerak dibidang kegiatan UsahaHalaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang: a. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. (A. UU Perkebunan tersebut. 000. 1. URL berhasil di salin. Filosofis “pelaku usaha perkebunan dan luas lahan perkebunan skala tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 201 4 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan; Mengingat : 1. Bagikan. Perkebunan untuk kepentingan Desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Alasan peneliti hanya. id. 10 Tahun 2018 –. “Itu sudah harus dirumuskan. 20 Tahun 2008 menjadi hanya satu pola kemitraan dan, yaitu inti-plasma, dan terfokus pada kegiatan-kegiatan yang terdapat. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf i, perlu membentuk Undang-Undang tentang perkebunan; Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), pasal 2t, dan pasal 33 Undang_ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 63, 2018 2. Padahal, setelah terbit 2 tahun implementasi. Silahkan unduh peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan petani, pangan, dan agraria di tautan-tautan di bawah ini: Undang-Undang Pokok Agraria No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kebun Bibit Rakyat; Dasar Hukum. Harsono RM No. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana. 035 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. RENCANA AKSI PROVINSI PERKEBUNAN KEI,APA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A2A - 2424 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang : a. 140/M/2/2020 Tahun 2020: Keputusan Menteri Pertanian:. PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang PPE Gambut;. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaansumber daya alam, sumber daya manusia, saranaproduksi, alat dan mesin, budi daya, panen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018). Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit“Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan“ adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI,. 39/2014 tentang Perkebunan, tentu peraturan yang harus ditaati pemangku kepentingan di dunia perkebunan adalah peraturan yang terbaru. UU No. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan. Dokumen ini juga berkaitan dengan peraturan. Sebagai negara yang bercorak agraris; bumi, air, dan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2008TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh. 3) rencana produksi benih (luas yang akan ditanam dan perkiraan produksi); 4) jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi; 5) rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari dinas kabupaten/kota; 6) pernyataan benih tidak akan diedarkan di Indonesia; dan. Undang-Undang Republik Indonesia No. Mengingat : 1. Berbeda dengan artikel ini yang lebih spesifik pada analasis dalam Pasal 14 UUPTK. 7) realisasi pemasukan benih sebelumnya; - izin pengeluaran benih tanaman. Pasal 108 junto Pasal 56 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 6. UU Cipta Kerja mengubah pasal 58 dalam Undang-Undang Perkebunan, dimana ketentuan mengenai kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang sebelumnya ‘paling rendah 20%’. Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826) diubah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,. Mengingat : 1. Taufik Siregar,. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. UU No. REPUBLIKA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. PERKEBUNAN. K. 12. portal. Pengenaan tarif PPN 11% ini diberlakukan untuk: Impor BKP. T 140/7/2006:. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun ZOO+ tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab. 020/10/2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Karet ( Download) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. 1/23/2018 4:11:53 PM. pembukaan lahan yang tidak sesuai undang-undang sesuai dengan asas, tujuan dan lingkup pengaturan pada pasal 2 (j) kelestarian fungsi. PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang PPE Gambut;. UUD 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a. Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan:. com, JAKARTA — Pemerintah berencana menyusun sejumlah kebijakan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya pada sektor perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan tebu. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan MenteriDRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 2023 Download: 2 DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. Nah, soal pembatasan sangat jelas disebutkan di Pasal 3 (1). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit adalah salah satu regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani kelapa sawit. analisis dan evaluasi hukum perfilman (undang-undang nomor 33 tahun 2009). Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762 - 742111. Mengingat: 1. PUTUSAN Nomor 55/PUU-VIII/2010. sektor Perkebunan 3. 1. UUD 1945. 15, BN. Mengingat : 1. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. dimaksud dalam Pasal 9 dilarang untuk dibakar. ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan. 000 ha, kopi 13. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Perkebunan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. pasal : Keseluruhan pasal kecuali yang telah diubah oleh peraturan perundang-undangan terbaru. 400/2/2018 tentang pedoman penerbitan surat tanda daftar usaha Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembukaan lahan tanpa bakar dan Karhutla sebagai berikut: Undang-Undang No. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; Undang-Undang Nomor. Nomor 44 Tahun 2020: Peraturan Presiden: Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia: Klik: Nomor 39 Tahun 2014: Undang-Undang: Tentang. 2 Namun demikian, UU Kehutanan memberikan kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RepublikSelain menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, tanggal 19 September 2011 yang menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 10—18. BAB IV Penggunaan Lahan (Pasal 11 – Pasal 18). Oleh Drs. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA (20). Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN. Kelapa Sawit. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara. Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Status. Oct 4, 2018 12:17 5632. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Kebun Raya Katingan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang - Undang-Undang yang Terkait. Peraturan Perundang-undangan. 3. 39 Tahun 2014 LN No. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. ABSTRAK: Bumi, air, dan kekayaan alam yang. 118, TLN NO. UNDANG. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menerapkan Pasal 107 dimana terdapat sanksi ancama hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda Rp. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun ZOO+ tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum. Sedangkan penelitian Rasad (2018) dengan judul “Korupsi dan Hak6695. Hal. (2019). 5 Tahun 2018 – Juknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Bagian Usaha dan Kegiatan; Perdirjen PPKL Nomor P. bahwa bumi, air, dan kekayaan alamPerlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik: PP 51/2007: Indikasi Geografis: PP 8/2001: Pupuk Budidaya Tanaman: PP 85/1999: Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Racun: PP 6/1995: Perlindungan Tanaman: PP 7/1973: Pengawasan Atas Peredaran Penggunaan Pestisida: No. Bagikan. Undang-undang (UU) tentang Perikanan. NOMOR 18 TAHUN 2004. 2. PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. SUS/2018/PT BJMIndustri Pengolahan hasil perkebunan yaitu berupa kegiatan pengolahan buahkelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) dengan kapasitas produksi. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang: a. TEMPO. maka perkebunan perlu diatur dalam suatu undang-undang; Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan. ABSTRAK: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk menjalankan ketentuan mengenai pencatatan. €” €” €”. H. UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN. NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,. Namun sebaliknya. PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (STUDI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN LADA DI DESA PASIRPUTIH, KECAMATAN TUKAK SADAI, KABUPATEN BANGKA SELATAN). Perkembangan perkebunan di Indonesia terbagi menjadi dua fase. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembar NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor308, TambahanDasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan berdasarkan statusnya. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan bahwa Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56,. Strategi pemerintah. / Instrumen HAM Nasional / UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5170); 7. dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Lahan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yang bertujuan menciptakan. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan; Mengingat: 1. . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OL4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 3O8, Tambahan l,embaran Negara. Undang-undang ini diterbitkan mengingat perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Undang-undang (UU) NO. BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 4). Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas TanamanPerkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan. MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut. (1) Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan. III. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 3. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 201 4 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan; Mengingat : 1. UU 2023. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan, Kebakaran hutan. telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. JOKO WIDODO. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun perlu ditinjau kembali; c. Undang-Undang: Tentang Merek dan Indikasi Geografis: Klik: Nomor 104/KPTS/HK. 5. 2018/43. Namun sejak 1 April 2022, tarif PPN yang berlaku adalah 11 % dan akan naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. c. meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti; d. Perkebunan - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Oleh ERMANTO FAHAMSYAH (Desember 2014). Peraturan ini berisi ketentuan tentang penetapan, kriteria, komponen, dan penyesuaian upah minimum. Cara-cara dan prosedur untuk memperoleh lahan perkebunan juga tetalh diatur melalui peraturan perundang-undangan. 02 Tahun 2018 Menagih Janji Dua Puluh Persen Kebun untuk Rakyat Bayu Eka Yulian Pusat Studi Agraria, LPPM IPB; bayuekayulian@gmail. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. Padahal Undang-undang No. Ketentuan lebih lanjut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); 2. ABSTRAK: Bumi, air, dan kekayaan alam yang. r.